Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 2 , dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 2 , dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 2 , dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 2 , ayat 3 , dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 2 , ayat 3 , ayat 4 , ayat 5 , dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

As we get closer to our projected opening day we will keep our pass holders, community and guests informed if there are any changes to that date.

As previously noted, we will not require pass holders to make a reservation to ski or ride this season. The best way to purchase daily lift tickets will be in advance on our website starting Monday, November 23rd.

Assuming Mother Nature cooperates, we anticipate lift tickets to be available for purchase on most days. This season, in particular, we ask that you plan ahead to secure your spot on the hill by checking lift ticket availability on our website before you arrive to the mountain.

This will be particularly important during the early season and holidays. Out of an abundance of caution, lift tickets will not be available for Opening Day through the weekend, November 26th through 29th.

English Revised Version Jesus therefore said to them again, Peace be unto you: as the Father hath sent me, even so send I you.

As the Father sent me, I also now send you. Luke While they were describing these events, Jesus Himself stood among them and said, "Peace be with you.

John Peace I leave with you; My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled; do not be afraid.

John As You sent Me into the world, I have also sent them into the world. John It was the first day of the week, and that very evening, while the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them.

John Eight days later, His disciples were once again inside with the doors locked, and Thomas was with them. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you.

Fabrice Hartmann. Swindon Town. Kieron Freeman K.

This Notice provides guidance to help member firms comply with FINRA Rule , Communications with the Public, when creating, reviewing, approving, distributing, or using retail communications concerning private placement offerings. Questions concerning this Notice should be directed to: Amy C. The 20/21 Journal In Conversation with Coco Chocolatier Today we talk to Calum Haggerty, owner of Coco Chocolatier, to discuss the intersection of chocolate and. Jeremiah New International Version (NIV) Jeremiah and Pashhur. 20 When the priest Pashhur son of Immer, the official in charge of the temple of the Lord, heard Jeremiah prophesying these things, 2 he had Jeremiah the prophet beaten and put in the stocks at the Upper Gate of Benjamin at the Lord ’s temple. 3 The next day, when Pashhur released him from the stocks, Jeremiah said to him. Ezekiel English Standard Version (ESV) Israel's Continuing Rebellion 20 In the seventh year, in the fifth month, on the tenth day of the month, certain of the elders of Israel came to inquire of the Lord, and sat before me. 2 And the word of the Lord came to me: 3 “Son of man, speak to the elders of Israel, and say to them, Thus says the Lord God, Is it to inquire of me that you come?. John in all English translations. John John New International Version (NIV) Holy. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. The hour clock is a way of dividing the 24 hours of the day into two sections. The two halves are called ante meridiem (a.m.) and post meridiem (p.m.).. Both names. 9/10/ · The Hummel Everton home kit was released on July 3, while the away and third followed in August. Everton Pre-Match Range Everton Training Kit + Collection Leicester Leicester Home Kit Leicester City Away Kit Made by Adidas, the new Leicester home kit is based on the Condivo 20 template.